Sukan SH, Demokrasi Tidak Mensejahterakan Rakyat

Demokrasi Tidak Mensejahterakan Rakyat

Sering kali Wakil Presiden Jusuf Kalla berkali-kali mengungkapkan bahwa demokrasi sama sekali tidak memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan rakyat. Perkataannya itu menimbulkan polemik dan sinisme dari berbagai macam pihak. Huntington sendiri akan menolak pendapat itu. Baginya, justru demokrasi akan memberikan kestabilan politik yang pada gilirannya akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Akan tetapi teori Huntington itu nyatanya tidak terjadi di Indonesia dan ungkapan Wapres Jusuf Kalla itu adalah salah satu buktinya.

Terhadap kenyataan ini David Apter akan mengatakan bahwa kegagalan demokrasi di Indonesia diakibatkan oleh perubahan yang keliru, dari model Kolektivitas Suci ke model Sekular Libertarian atau Rekonsiliasi. Dalam proses modernisasi, Indonesia seharusnya bergerak secara historis linear menurut urutan model-model yang ia kemukakan. Menurutnya, Indonesia sesudah masa Orde Baru yang berbentuk Kolektivitas Suci beralih ke model Neomerkantilis yang merupakan “bentuk optimal dari sistem politik bagi konsolidasi internal di negara-negara yang sedang berada di tahap awal modernisasi.” Sedangkan “sistem rekonsiliasi adalah sistem yang optimal bagi negara-negara industri yang kompleks dan sudah sangat mapan”. Apakah dengan demikian, Indonesia harus mengubah halauan menjadi negara dengan model Neomerkantilis seperti dikatakan oleh Apter? Sangat tidak mungkin, Indonesia mengubah arah ke model Neomerkantilis sebab pertama, perubahan arah itu sudah tidak mungkin lagi sebagai akibat dari amandemen UUD 1945, kedua, perubahan itu akan menimbulkan gejolak besar dan ketidakstabilan politik yang tak kunjung henti. Untuk kasus Indonesia, teori David Apter tidak memberikan solusi atas persoalan hubungan antara ekonomi dan demokrasi. Pertanyaannya: bagaimanakah Indonesia harus menapaki demokrasi yang bisa menyejahterakan rakyat? Persoalan ini merupakan persoalan mengenai efektifitas kinerja pemerintahan. Dalam negara demokrasi seperti sekarang ini, kinerja pemerintah banyak terhambat sehingga banyak program kerja tidak terlaksana dan barangkali pengalaman semacam itu yang dirasakan Jusuf Kala. Lain halnya dengan masa Orde Baru, Soeharto dengan mudah menjalankan semua program yang direncanakan tanpa ada hambatan sedikit pun. Oleh karena itu, pertanyaan di atas sama saja dengan pertanyaan: bagaimanakah pemerintahan bisa sekaligus efektif dan demokratis? Makalah ini akan menjawab pertanyaan itu. Pada akhirnya akan dicarikan solusi yang paling mungkin dilakukan untuk membenahi demokrasi di Indonesia, tanpa harus kembali ke model Neomerkantilis seperti diutarakan oleh David Apter.

A. SUPREMASI HUKUM

Betrand Russel mengatakan bahwa untuk bisa menjadi sebuah negara demokrasi, masyarakat harus banyak belajar untuk mau “menghormati hukum dan terbiasa untuk menganggap pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat kita sendiri sebagai belum tentu bermaksud jahat”. Hukum adalah sebuah norma obyektif. Dalam negara yang menunjung tinggi hukum, harus ada kepastian hukum dan tuntutan perlakuan yang sama. Kepastian hukum berarti bahwa apa yang dilakukan oleh negara dapat diperhitungkan karena dirumuskan dalam hukum yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Kepastian hukum itu berarti pula bahwa segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut tolok ukur yang obyektif dan sama. Tidak ada warga negara yang diistimewakan di hadapan hukum.

Menjadikan hukum seperti di atas bagi Indonesia pasca Orde Baru bukanlah sesuatu yang mudah. Kasus penangkapan Jaksa oleh KPK beberapa waktu yang lalu bukanlah sebuah persoalan luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Jaksa Urip hanyalah seorang jaksa yang ketahuan menerima suap dalam menangani kasus. Bukan menjadi rahasia umum lagi, sebagian besar jaksa dan hakim di Indonesia sering bermain dengan uang suap dalam menangani perkara. Polisi sendiri berbuat hal yang sama dengan jaksa dan hakim. Dalam kasus suap atas Jaksa Urip, banyak pendapat dengan cepat melontarkan bahwa kasus suap itu terjadi karena kecilnya gaji yang mereka terima. Benarkah demikian? Apakah dengan gaji yang tinggi, suap akan berakhir? Fakta menunjukkan bahwa orang tidak akan pernah puas dengan penghasilan yang telah mereka terima. Lalu apa yang menjadi sebab dari perilaku aparat hukum semacam itu?

Francis Fukuyama mengatakan perilaku aparat negara di negara-negara berkembang cenderung mencari keuntungan pribadi dari jabatannya. Perilaku semacam ini terjadi karena kultur patrimonial masih cukup kuat melekat di semua lembaga negara Indonesia. Dalam kerangka budaya patrimonial ini, perilaku yang muncul dari budaya ini adalah “perilaku predator” yang mencuri sumber daya yang ada demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam budaya patrimonial ini, uang tambahan yang mereka peroleh di luar gaji ini dianggap sebagai “keuntungan jabatan.” Dalam budaya patrimonial ini bawahan harus setor kepada atasan sebagai tanda loyalitasnya kepada atasan. Upeti itu bagi atasan akan menjadi “keuntungan jabatan” di luar gaji yang telah mereka terima. Jadi akhirnya, lemahnya supremasi hukum pertama-tama karena lemahnya aparat penegak hukum itu sendiri untuk menjagai dan mengamankan pelaksanaan hukum.

Dalam skema Francis Fukuyama, Indonesia masuk dalam penggambaran negara sebagai negara dalam kuadran IV yaitu lingkup fungsi negara yang luas tetapi kekuatan untuk menjalankan fungsi itu sangat lemah. Dalam kacamata Fukuyama, lemahnya kekuatan untuk menjalankan fungsi negara itu bukan hanya terletak pada lemahnya penegakkan undang-undang saja tetapi juga kelemahan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil, lemahnya pelaksaan administrasi yang efisien dengan birokrasi minimal, lemahnya kontrol terhadap penyogokan, korupsi dan penyuapan serta rendahnya tingkat transparansi dan pertanggungjawaban lembaga-lembaga pemerintahan. Bagi Fukuyama, ideal sebuah negara berada pada kuadran I atau kuadran II. Dengan kuadran I, fungsi negara tidak besar tetapi memiliki kekuatan yang besar untuk menjalankan fungsi itu. Sedangkan dalam kuadran II yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa, fungsi negara luas dan sekaligus negara memiliki kekuatan yang besar untuk menjalankan fungsinya itu. Bagi Fukuyama, kekuatan terpenting dari negara adalah penegakkan hukum.

Dalam kasus Indonesia, apa yang dikatakan Fukuyama bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari. Lemahnya kekuatan negara bukan hanya terletak pada lemahnya aparat hukum itu sendiri, tetapi juga pada lemahnya pembuatan kebijakan dan implementasinya. Hukum yang saling tumpang tindih menjadi sarana para aparat penegak hukum untuk bermain-main dengan hukum demi kepentingan diri mereka sendiri.

B. REFORMASI BIROKRASI

Berkaitan dengan budaya patrimonial yang masih cukup kuat di kalangan masyarakat Indonesia, Mohtar Mas’oed mengemukakan bahwa untuk menjadikan kinerja pemerintahan itu efektif dan demokratis diperlukan juga reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada pembangunan birokrasi yang efektif yaitu birokrasi yang rasional, sekular dan legal, memiliki pengetahuan tehnis dan spesialis bagi usaha-usaha untuk menangani masalah-masalah masyarakatnya. Birokrasi yang demikian itu berkorelasi secara positif dengan pendidikan, pelatihan dan internalisasi nilai-nilai profesional dari masyarakat. Ketika masyarakat hidup dalam kerangka budaya patrimonial, mereka akan memandang rendah sikap-sikap profesional yang dibutuhkan oleh aparat birokrasi. Sistem rekrutmen dan kenaikan jabatan tidak lagi mendasarkan diri pada sistem keahlian (merit system) tetapi mendasarkan diri pada pertemanan, persahabatan atau bahkan penyuapan dari pihak atasan. Akibatnya, budaya patrimonial mengkerdilkan birokrasi. Siapa pun yang menjadi pejabat politik tidak akan pernah mampu menjabarkan kebijakannya yang progresif karena tidak didukung secara memadai oleh sumber daya manusia dari aparat birokrasi.

Mengapa bisa terjadi seperti itu? Birokrasi bekerja berdasarkan kriteria yang feasible yaitu kemampuan program dijalankan melalui prosedur operasi standard dari badan birokrasi. Ketaatan kepada prosedur ini tergantung pada tradisi, budaya, sifat politik dan sifat strukturalnya. Sumber daya yang tidak memadai karena mendasarkan diri pada rekrutmen dan peningkatan karir yang bercorak pertemanan atau penyuapan pada gilirannya akan menimbulkan jurang yang lebar antara kebijakan dengan implementasi. Birokrasi tidak mampu memahami dan menjabarkan kebijakan yang diambil oleh pejabat politik yang mengepalai birokrasi. Aparat birokrasi tidak akan pernah mampu menciptakan prosedur yang lebih inovatif untuk memadai kebijakan pejabat politik yang progresif. Jadi, sehebat apapun pejabat politik di Indonesia, kinerjanya akan berjalan di tempat karena tidak didukung oleh aparat birokrasi yang memadai.

Permasalahan birokrasi di Indonesia tidak hanya pada rendahnya kualitas aparat birokrasi saja tetapi juga pada besaran jumlah aparat birokrasi. Sebagai perbandingan dengan birokrasi di Jepang pasca pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 1995. Departemen Dalam Negeri Jepang hanya dijalankan oleh tidak lebih dari 200 orang yang kesemuanya direkrut dari para lulusan terbaik universitas-universitas di Jepang. Sementara jumlah pegawai pemda jauh lebih banyak kurang lebih rata-rata 30.000 orang. Mengapa di tingkat pusat lebih kecil daripada di tingkat lokal? Karena ada perbedaan tugas mendasar dari keduanya. Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga di tingkat pusat bertugas memberikan bimbingan dan supervisi bagi pelaksanaan otonomi daerah di wilayah-wilayah Jepang. Sementara, tugas melayani masyarakat sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintahan lokal sehingga memerlukan banyak pegawai agar tingkat pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal. Berbeda dengan di Indonesia, jumlah pegawai di masing-masing Departemen tingkat pusat rata-rata mencapai 1000 orang yang mayoritasnya bekerja di bidang administrasi. Sementara di tingkat lokal dengan skope tugas yang lebih luas untuk melayani masyarakat jumlahnya kurang lebih 3000 orang. Jadi, di Indonesia perbandingan pegawai di tingkat pusat dengan di tingkat lokal tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Mengapa bisa terjadi seperti itu? Michio Muramatsu mengatakan karena di Jepang telah memiliki kematangan budaya politik. Siapa pun yang duduk dalam birokrasi atau jabatan politik memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Budaya politik ini merupakan buah dari budaya shamurai yang telah lama mengakar di dalam diri masyarakat Jepang. Budaya politik di Indonesia jauh dari budaya semacam itu. Dalam kacamata stratifikasi R.M. Mac Iver, pegawai pemerintahan atau birokrat di Indonesia dipandang masyarakatnya sebagai orang-orang yang masuk dalam kategori golongan menengah (tipe stratifikasi I dan II). Dalam kacamata tradisional Jawa, orang-orang dari golongan menengah ini termasuk orang yang dekat dengan kekuasaan. Semakin dekat dengan pusat kekuasaan, maka semakin mulialah kedudukannya dan semakin tinggilah status hidupnya. Para pegawai ini tidak bertugas untuk melayani rakyat tetapi bertugas untuk melayani penguasa yang adalah Raja di Keraton. Maka, sangat wajar jika kinerja birokrasi di Indonesia sangat rendah dalam melayani masyarakatnya dibandingkan dengan Jepang. Dari pemahaman budaya ini, bisa dimengerti mengapa kenaikan pangkat aparat birokrasi di Indonesia tidak mendasarkan diri pada sistem meritokrasi tetapi mendasarkan diri pada pertemanan dengan atasannya. Pejabat yunior menganggap diri sebagai abdi dalem bagi pejabat senior dan sebaliknya pejabat senior menganggap pejabat yunior sebagai pegawai yang bekerja untuk dirinya. Mereka secara verbal memang mengatakan “bekerja demi negara” tetapi sambil menambahkan pengertian negara adalah seluruh atasannya di birokrasi. Itulah yang menjadi penyebab orientasi pelayanan kepada masyarakat sangat rendah sehingga seringkali dikatakan sebagai kinerja birokrasi yang buruk. Mereka tidak sadar, rakyat adalah “majikan” para birokrat yang sesungguhnya. Ketidaksadaran itu akibat dari pengaruh budaya patrimonial yang sudah terlanjur melembaga di dalam masyarakat.

C. MEMAJUKAN PENDIDIKAN DEMI KEMAJUAN DEMOKRASI

Dari seluruh uraian itu, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita akan memajukan demokrasi yang sudah terlanjur kita pilih dalam reformasi 1998? Atau dalam kerangka pemikiran David Apter, bagaimanakah kita harus memajukan demokrasi dalam model negara Rekonsiliasi yang sudah kita pilih setelah kita melepaskan diri dari model Kolektivitas Suci? Ada satu hal yang sudah jelas dari kerangka pemikiran David Apter yaitu bahwa bangsa Indonesia tidak bisa berbalik arah untuk masuk dalam model Neomerkantilis.Teori David Apter mengenai model-model itu tidak bisa dimutlakkan, seakan-akan model-model itu bersifat pasti dan tak bisa diubah, ibarat takdir yang tak bisa diubah. Karena pada kenyataannya, untuk menjadi negara yang demokratis, para sarjana sosial sepakat, kunci utama untuk memajukan demokrasi terletak pada bidang pendidikan.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik UI jauh hari sebelum Pilkada Gubernur DKI dilaksanakan, terungkap bahwa mayoritas masyarakat Jakarta akan memilih Rano Karno sebagai Gubernur DKI. Alasan mereka, karena mereka hanya kenal Rano Karno lewat Film “Si Dul Anak Sekolahan”. Urutan kedua yang mereka pilih adalah Agum Gumelar karena mereka kenal Agum Gumelar melalui televisi saat kampanye Capres dan Cawapres tahun 2004. Dari hasil kajian itu terungkap, mereka yang memilih Rano Karno adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Dari hasil kajian itu terungkap bahwa 80% warga Jakarta berpendidikan SD ke bawah. Terhadap hasil kajian itu, Fauzi Bowo memanfaatkannya dengan menyewa seluruh artis ibukota dan berkampanye di televisi dengan membuat kesan bahwa seluruh artis ibukota akan memilih Fauzi Bowo dalam Pilkada yang akan datang. Tanpa banyak janji dalam kampanye, bahkan tanpa visi dan misi yang jelas dan operasional dalam kampanye, Fauzi Bowo berhasil meraih suara terbanyak dalam Pilkada DKI yang pertama itu. Peristiwa Pilkada DKI memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi upaya memajukan kehidupan demokrasi di Indonesia yaitu ternyata ada korelasi positif antara pendidikan dengan kematangan demokrasi. Semakin tinggi taraf pendidikan masyarakat, semakin selektif mereka memilih pemimpin mereka. Sebaliknya semakin rendah taraf pendidikan mereka, semakin tidak tahu bagaimanakah pemimpin yang harus dipilih dalam pemilu itu.

Mengenai hubungan timbal balik antara demokrasi dan pendidikan ini, Mosca memberikan penjelasannya secara lebih jelas. Mosca mengatakan bahwa demokrasi memerlukan kematangan budaya politik dan etika yang keduanya mendasarkan diri pada akal sehat sehingga bisa membedakan dengan jernih mana yang benar dan mana yang salah. Menurutnya, bila para pemilih ini masih buta huruf, maka para elit ini akan dengan mudah memakai sentimen-sentimen rendahan agar para pemilih mendukung mereka dan akhirnya hanya menguntungkan kepentingan para elit ini saja. Apa yang terjadi pada kajian menjelang Pilkada DKI membuktikan rakyat yang kurang pendidikannya cenderung memilih calon berdasarkan kriteria terkenal atau populis ketimbang kualitas atau kemampuan pemimpin untuk menyejahterakan mereka.

Akan tetapi memajukan pendidikan semata-mata demi pemilihan umum seperti yang dikatakan Mosca tidaklah cukup. Hasil kajian menjelang Pilkada DKI membuktikan bahwa taraf SD saja atau taraf melek huruf saja tidak akan menghasilkan pilihan atas seorang pemimpin yang berkualitas. Kalau demikian pendidikan yang bagaimanakah yang bisa memajukan demokrasi? Untuk menjawab permasalahan itu, pertama-tama perlu ditelusur akar permasalahan yang membuat demokrasi kita tidak menyejahterakan rakyat. Dari seluruh pembicaraan di atas, ditemukan bahwa akar permasalahan dari demokrasi kita terletak pada budaya patrimonial yang masih sangat kuat, bahkan sudah terlanjur melembaga di dalam diri masyarakat kita. Budaya patrimonial itu pula yang menyebabkan supremasi hukum tidak berjalan. Budaya patrimonial itu pula yang membuat birokrasi kita berkinerja buruk, melayani masyarakat dengan sangat buruk. Budaya patrimonial itu pula yang membuat aparat negara kita menjadi predator, penjilat dan koruptor. Oleh karena itu, pendidikan yang mampu mendewasakan demokrasi Indonesia dan dengan demikian akan menyejahterakan masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang mampu mentransformasi budaya patrimonial.

Pendidikan disamping menanamkan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang menjadi ciri khas ekonomi saat ini, juga menjadi sarana transformasi budaya yang paling efektif. Pendidikan menjadikan manusia berbudaya dan berpengetahuan. Belajar dari pengalaman sejarah Renaisans, ilmu-ilmu humaniora yang selama ini disingkirkan dan dianggap tidak berguna dibandingkan dengan ilmu-ilmu eksakta perlu mendapatkan bagian yang memadai. Pada masa Renaisans, ilmu kedokteran, astronomi, fisika dan kimia berkembang sangat pesat berkat penemuan kembali naskah-naskah Yunani asli yang disimpan oleh para ilmuwan Islam. Para ilmuwan yang menemukan naskah-naskah Yunani ini bukanlah orang yang serta merta hanya belajar ilmu-ilmu eksakta. Sebelum mereka belajar ilmu eksakta, mereka terlebih dahulu belajar ilmu-ilmu humaniora, terutama filsafat dari para filsuf Yunani dan retorika Cicero. Pembelajaran humaniora ini mengubah seluruh mental mereka menjadi mentalitas manusia yang independen, lepas dari pengaruh belenggu pengetahuan Skolastik yang bias. Oleh karena itu upaya membangun demokrasi yang bisa menyejahterakan rakyat harus dimulai dari bidang pendidikan yang mampu mentransformasi budaya patrimonial. Reformasi birokrasi betapa pun hebatnya, seperti yang dilontarkan oleh kaum cendekiawan kita saat ini, tidak akan berhasil manakala mentalitas manusia tidak diubah terlebih dahulu. Demikian juga, sebagus apa pun peraturan yang mengatur mekanisme distribusi minyak tanah (dan BBM) tetap tidak akan berhasil mengatasi kebocoran yang merugikan negara dan rakyat kecil, bilamana manusia yang menjalankan masih terkungkung pada budaya patrimonial sehingga melahirkan perilaku predator. Setinggi apa pun gaji yang diberikan kepada polisi, jaksa atau hakim, bisa dipastikan mereka tidak akan mengubah perilaku predator mereka.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari seluruh analisa di atas, apa yang dikemukakan Jusuf Kalla tidak bisa disalahkan. Memang benar bahwa demokrasi Indonesia tidak menyejahterakan rakyat. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa Indonesia harus menjadi negara model Neomerkantilis David Apter. Bahkan solusi yang ditawarkan David Apter sendiri tidak akan bisa mengatasi akar permasalahan yang ada dalam demokrasi kita yaitu budaya patrimonial yang sudah terlanjur melembaga. Model Neomerkantilis yang ditawarkan Apter justru akan menumbuhsuburkan budaya itu, bukan malah menghapusnya. Sejarah sudah membuktikan bahwa rejim Orde Baru tidak berhasil mentransformasi budaya patrimonial, dan budaya itu pasca jatuhnya rejim Orde Baru semakin memperlihatkan eksistensinya. Para sarjana sosial sepakat bahwa memajukan demokrasi harus dilakukan melalui pendidikan.

Jepang dan Malaysia sudah membuktikan bahwa pendidikan berhasil membawa kemajuan bangsanya saat ini. Restorasi Meiji yang menekankan aspek pendidikan dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Jepang berhasil membawa Jepang sejajar dengan negara-negara industri maju lainnya. Malaysia yang semula banyak belajar dari Indonesia, bahkan sempat meminta dikirim sejumlah guru dari Indonesia, sekarang Indonesia, sang guru, harus “bangga” melihat anak didiknya, Malaysia, maju pesat. Masalahnya sekarang adalah bila pendidikan menjadi program unggulan pemerintah, pemerintah akan menghadapi tekanan kuat dari berbagai pihak sebab pendidikan tidak bisa secara serta merta dirasakan dampaknya dalam jangka dekat. Sementara bidang-bidang lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat semakin dituntut. Jadi, menempatkan program pendidikan sebagai program unggulan pemerintah merupakan sebuah dilema: di satu pihak program itu tidak populis (tidak sexy) dalam jangka pendek dan di lain pihak sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bangsa di masa depan.

Dalam kerangka ini, siapapun yang memerintah negara ini perlu membuat tiga pilar program unggulan dalam rangka menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi yaitu pendidikan, kesehatan dan pertanian. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus digarap secara serius mulai dari sekarang. Kesehatan adalah program jangka pendek karena menyangkut kualitas hidup manusia Indonesia. Pertanian adalah program penguatan ekonomi karena sejarah sudah membuktikan, pertanian merupakan fundamental ekonomi Indonesia yang sudah terbukti tahan krisis pada tahun 1997. Semua program lainnya seperti infrastruktur dan perbankan harus berorientasi pada ketiga program unggulan itu. Dengan penekanan itu, niscaya demokrasi kita akan bisa menyejahterakan rakyat dan mematangkan budaya politik kita. (Renungkan dan Fikirkan)

Satu Tanggapan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: